Anggota Legislatif PKS Berkomitmen Terus Membela Rakyat Kota Malang

Kota Malang, Inimalangraya.com – Anggota legislatif PKS atau Partai Keadilan Sejahtera berjumlah tujuh orang berkomitmen terus membela rakyat.

Mereka termasuk dalam 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2024-2029 resmi dilantik di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD Kota Malang, Sabtu (24/8).

Dari 45 anggota legislatif terpilih tersebut, ada sebanyak tujuh anggota legislatif terpilih dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketujuh anggota legislatif terpilih tersebut mengikuti pelantikan dengan membawa komitmen memperjuangkan hak-hak rakyat.  Komitmen tersebut baik dalam masa pemilu maupun di luar pemilu, mengusung tema ‘Terus Membela Rakyat’.

Anggota legislatif PKS berjumlah tujuh orang tersebut datang ke acara pelantikan menggunakan angkutan umum Kota Malang (angkot).

Mereka berangkat dari depan Jami’ yang berada di alun-alun Merdeka. Lalu, mereka berputar-putar mengelilingi kawasan heritage Kayu Tangan menuju Balai Kota Malang atau Gedung DPRD Kota Malang.

Setelah menaiki angkot, mereka berjalan kaki bersama pasangannya dari Aula Skodam V Brawijaya mengitari Bunderan Tugu Kota Malang.

Lalu mereka menuju Gedung DPRD Kota Malang dengan diiringi seni hadrah sambil mengibarkan bendera Indonesia dan bendera Palestina sebagai wujud cinta NKRI.

Anggota Legislatif PKS Berjuang Untuk Rakyat dan Tunjukkan Solidaritas Kepada Palestina

Aksi yang mereka lakukan sebagai bentuk perdamaian dan solidaritas untuk Palestina. Hingga saat ini konflik belum merdeka karena mengalami penjajahan, penindasan dan penderitaan selama ini oleh penjajah Israel.

“Hari ini, bersama sama berdoa di Masjid Jami’ untuk keselamatan, kesuksesan, dan kesejahteraan masyarakat. Tak lupa berdoa untuk diri sendiri dan teman dewan semuanya. Agar selalu ingat bahwa kita disini untuk berkhidmat kepada Allah SWT dan mengabdi kepada masyarakat,” ucap Ketua DPD PKS Kota Malang, Ernanto Djoko Purnomo.

Pria yang akrab disapa Djoko ini menegaskan, bahwa fraksi PKS tetap berkomitmen untuk memperjuangkan hak rakyat, baik dalam masa pemilu maupun di luar pemilu.

“Itu komitmen kami. Ada pemilu atau tidak ada pemilu. Ada pilkada atau tidak ada pilkada. Kerjanya itu lima tahun. Bukan lima tahunan jelang pemilu baru ke masyarakat,” tegasnya.