PJ Wali Kota Malang Ingin Tahapan Penataan Parkir Kayutangan Disegarkan

Kota Malang, Inimalangraya.com – Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan menginginkan penataan parkir kawasan Kayutangan Heritage harus segera dilakukan.

Sebab, saat ini animo masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke kawasan Kayutangan Heritage semakin tinggi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra secara detail memaparkan tahapan-tahapan yang sudah dan akan dilakukan dalam rangka penataan parkir di Kayutangan.

Usai mendengarkan paparan Kadishub Kota Malang, Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan langsung menginstruksikan untuk segera melakukan penataan parkir.

Karena dampak terhadap tingginya kunjungan tersebut membuat tingginya volume parkir kendaraan yang menimbulkan kemacetan.

“Untuk mengatasi itu, salah satu langkah solutif dalam penataan parkir di sana (Kayutangan) itu dengan menyediakan lokasi khusus yang diperuntukkan untuk parkir pengunjung. Ini sebagai upaya kita dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ucapnya, Selasa (3/9).

Lebih lanjut, Iwan mendukung tahapan-tahapan yang sudah dirancang tetapi juga berpesan tetap memperhatikan dasar aturan yang ada.

Baca Juga:

Pj. Wali Kota Malang Tinjau Langsung Masalah Parkir

Pj Wali Kota Malang Harapkan Stakeholder Dukung Penataan Parkir Kayutangan Heritage

Secara detail pria yang sebelumnya menjabat sebagai Penjabat Bupati Lebak ini berharap setiap tahapan dan proses sudah clean and clear.

Bahkan ia menginstruksikan awal tahun 2025, intervensi Pemkot Malang terhadap penataan lahan parkir ini sudah bisa dilakukan.

“Saya mendukung tahapan-tahapan yang disampaikan Pak Kadis, dan kita tetap berpegang pada aturan yang ada, semuanya harus clean and clear agar kita semua nyaman. Kita libatkan stakeholder terkait, kita paparkan. Intinya kita terbuka dan transparan agar ini jadi lesson learn yang bisa kita realisasikan bersama,” jelasnya.

“Saya minta perencanaannya sudah beres di akhir tahun 2024 ini. Sehingga kita bisa langsung running penataan di awal tahun 2025 kita bisa segera intervensi. Intinya saya minta tahapan ini bisa dipercepat waktu nya tetapi tetap memperhatikan aturan-aturan yang ada,” imbuhnya.

Terakhir, Iwan menginstruksikan kepada perangkat daerah yang terkait untuk saling berkoordinasi dan bekerjasama sehingga rencana ini bisa segera direalisasikan.

“Saya harap perangkat daerah terkait, disini ada Bappeda, BKAD, Bagian Hukum, PUPRPKP, serta didukung stake holder yang lain, dapat saling bekerjasama sesuai dengan fungsi masing-masing,” pungkasnya.