DPRD Kota Malang Sebut Sumber Keruwetan Kota Berasal dari Ego Sektoral Antar OPD

Kota Malang, Inimalangraya.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyebut bahwa ego sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota setempat berdampak pada keruwetan tata kelola kota.

Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKS, Bayu Rekso Aji mengatakan, kurangnya koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) dan parkir liar di sekitar pasar maupun bahu jalan.

“Sumber masalah di Kota Malang ini, baik terkait PKL maupun parkir liar, adalah cerminan tata kelola pemerintah yang belum baik,” ucapnya.

“Terlihat ego sektoral antar OPD masih terlihat jelas dengan saling lempar tanggung jawab. Diskopindag, Satpol PP, Dishub, hingga pemerintah kecamatan dan kelurahan terkesan berjalan sendiri-sendiri,” tambahnya.

Menurut Bayu, keruwetan itu disebabkan karena kurangnya koordinasi antar OPD menyebabkan masalah ini terus berlarut-larut.

“Jika terus seperti itu mengakibatkan keruwetan dan menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang belum optimal,” jelasnya.

Itu terlihat, lanjut Bayu, kondisi PKL di Pasar Kebalen dan Gadang yang menimbulkan persoalan kronis selama puluhan tahun.

Bahkan, saat ini juga muncul permasalahan serupa mulai muncul di lokasi lain seperti Pasar Tawangmangu. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan menjadi lebih kompleks.

“Kami mendorong Pemerintah Kota Malang, khususnya Wali Kota, untuk segera mengambil langkah tegas dan strategis. Sinergi antar OPD harus dikuatkan agar ketertiban masyarakat dapat ditegakkan dengan baik,” terangnya.

Untuk itu, tambah Bayu, dirinya berharap ada penanganan secara terpadu untuk menangani permasalahan tersebut agar tidak semakin membesar. Terutama di area strategis yang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

“Jika penanganannya tidak terpadu, itu hanya akan membuat permasalahan. Saya berharap ada solusi yang komprehensif supaya dapat diimplementasikan. Hal ini dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” pintanya.

Sebab, Bayu menegaskan, permasalahan PKL dan parkir liar tidak hanya berdampak pada tata kota. Tetapi juga pada kenyamanan dan ketertiban masyarakat.

“Ini harus segera ada solusi, dan kami (DPRD Kota Malang) terus mendorong pemerintah untuk mempercepat koordinasi lintas sektor demi tercapainya solusi yang berkelanjutan,” tandasnya.