Paripurna DPRD Malang: Fraksi Bahas KUPA-PPAS APBD 2024

MALANG, inimalangraya.com,– Rabu (17/7) menjadi hari penting bagi DPRD Kota Malang dengan digelarnya Rapat Paripurna. Rapat ini membahas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2024. Enam fraksi hadir untuk menyampaikan pandangan mereka di Ruang Rapat DPRD Kota Malang. Hal ini menandai dimulainya diskusi yang intens tentang masa depan anggaran kota.

PDI Perjuangan: Rekomendasi untuk Pembangunan Nyata

Ferry Kurniawan dari Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya perubahan anggaran yang berdampak langsung pada pembangunan kota. “Rancangan KUPA-PPAS tahun 2024 ini harus mengacu pada berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,” jelas Ferry. Ia juga menyampaikan 17 rekomendasi untuk dibahas lebih lanjut.

PKB: KUPA-PPAS sebagai Dokumen Penting

Ike Kisnawati dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan bahwa dokumen KUPA-PPAS 2024 sangat penting dan perlu dibahas secara mendalam oleh Badan Anggaran DPRD bersama tim TPAD Pemkot Malang. “Kami menegaskan agar KUPA-PPAS 2024 harus dibahas lebih mendalam oleh Badan Anggaran DPRD Kota Malang bersama tim TPAD Pemkot Malang,” ujarnya. PKB berharap keputusan ini membawa manfaat nyata bagi pembangunan Kota Malang.

Ketua DPRD: Menyatukan Pendapat Fraksi

Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Dianakartika menjelaskan bahwa pendapat fraksi adalah tanggapan atas pengantar yang disampaikan oleh Pj. Wali Kota Malang. Pendapat ini akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Badan Anggaran DPRD serta rapat pimpinan fraksi. “Awal pekan depan pembahasan Rancangan KUPA-PPAS ini bisa kami selesaikan. Targetnya bisa diselesaikan awal Agustus 2024,” tegas Made.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, menyatakan bahwa pendapat fraksi akan menjadi dasar evaluasi bagi perangkat daerah. “Jadi tadi ada saran terkait dengan SiLPA, pajak pendapatan, retribusi, banyak hal yang harus diberikan penekanan untuk bisa kita jadikan evaluasi. Nanti dari KUPA ini kita tindaklanjuti dengan memanggil kepala perangkat daerah. Minggu depan akan kita bahas dan insyaallah akan ada penetapan KUPA,” pungkasnya.

Menuju Anggaran yang Lebih Baik

Rapat Paripurna ini menandai langkah awal dalam memastikan bahwa anggaran Kota Malang untuk tahun 2024 akan disusun dengan lebih matang dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pendapat dan rekomendasi dari enam fraksi menunjukkan komitmen mereka dalam menciptakan anggaran yang transparan dan efektif, dengan harapan Kota Malang bisa terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi warganya.

Sumber: Pemkot Malang