Fenomena Sound Horeg: Polres Malang Bahas Dampak dan Solusi

MALANG, inimalangraya.com,–Polres Malang dan Forum Komunikasi Perangkat Daerah (Forkopimda) mengadakan Forum Group Discussion (FGD) untuk membahas fenomena Sound Horeg di Kabupaten Malang. Acara ini digelar di Aula Pendopo Kabupaten Malang, Kepanjen, pada Kamis (18/7). Pada acara ini juga dihadiri dari berbagai elemen masyarakat seperti tokoh agama, akademisi, peneliti, dan paguyuban Sound Malang Bersatu.
Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana menyatakan pentingnya mendengarkan masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan Sound Horeg. “Kami mendengar berbagai masukan tentang pelaksanaan Sound Horeg yang lebih aman dan memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, kita bisa mengurai, meng-cluster, dan sebisa mungkin menghilangkan dampak-dampak negatif dari fenomena Sound Horeg itu sendiri,” ujarnya.
Popularitas dan Dampak Ekonomi
AKBP Putu Kholis menjelaskan bahwa Sound Horeg sangat diminati masyarakat Kabupaten Malang. Popularitasnya yang meningkat pesat berdampak positif terhadap perekonomian lokal. Hal tersebut terlihat dari menjamurnya usaha penyewaan sound system. Namun, popularitas ini juga menimbulkan tantangan, terutama terkait dampak negatif seperti kerusakan fasilitas umum, kecelakaan, dan gangguan kesehatan.
Baca Juga: Festival Genitri: UMKM Berkembang Pesat, Ada Apa Saja?
Pentingnya Keamanan
Menyoroti pentingnya pengamanan, Putu menekankan bahwa penyelenggara kegiatan Sound Horeg harus memastikan keamanan dan keselamatan sebagai prioritas utama. “Kami mencatat dan membahas beberapa poin masukan. Salah satunya pembentukan tim keamanan internal yang dapat mengawal berbagai kegiatan Sound Horeg agar lebih terjamin keamanannya,” ungkapnya.
Suara dari Paguyuban Sound Malang Bersatu
David Blizzard, Ketua Paguyuban Sound Malang Bersatu, mengakui perkembangan pesat Sound Horeg di Kabupaten Malang dan tingginya permintaan masyarakat terhadap jasa sound system. David juga menyebutkan bahwa para penyedia jasa selalu memperhatikan masukan warga, seperti memastikan lebar jalan untuk truk pengangkut sound dan menghentikan kegiatan saat waktu ibadah.
Namun, David juga mengkritisi rencana pemerintah yang mengatur besaran volume pengeras suara melalui peraturan daerah (Perda). “Untuk desibel suara (sekitar 60db), menurut saya tidak fair jika membuat Perda tapi tidak mengajak kami yang berkontribusi langsung dalam dunia sound system,” ujarnya.
Langkah Awal yang Penting
Forum Group Discussion ini menjadi langkah awal yang penting dalam mengatasi dampak negatif Sound Horeg di Kabupaten Malang. Polres Malang bersama Forkopimda dan elemen masyarakat berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga, serta mengembangkan Sound Horeg menjadi kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi semua pihak.
Sumber: Humas Polri
[…] Baca Juga: Fenomena Sound Horeg: Polres Malang Bahas Dampak dan Solusi […]