Pemkot Malang Raih UHC 2024, Bukti Komitmen Kesehatan

MALANG, inimalangraya.com,– Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus berupaya meningkatkan kualitas dan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi warganya. Salah satu langkah penting yang diambil adalah memastikan seluruh warga Kota Malang memiliki jaminan kesehatan. Dalam upaya ini, Pemkot Malang konsisten meningkatkan jumlah kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat.

Atas komitmennya dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat, Pemkot Malang dianugerahi penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Kategori Madya dalam Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) 2024. Penghargaan ini diterima langsung oleh Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM di Jakarta pada Kamis, (8/8).

Wakil Presiden Republik Indonesia, K. H. Ma’ruf Amin, yang hadir dalam acara penghargaan tersebut, menegaskan pentingnya UHC sebagai konsep pembangunan kesehatan global. Beliau mengungkapkan bahwa per 1 Agustus 2024, jumlah peserta JKN-KIS mencapai 275 juta jiwa atau lebih dari 98% total penduduk Indonesia. Ini adalah hasil kolaborasi antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

Dorongan untuk Peningkatan Lebih Lanjut

Wapres Ma’ruf Amin mendorong seluruh pemerintah daerah untuk terus menyempurnakan cakupan peserta aktif dan memastikan perlindungan kesehatan penduduk secara menyeluruh. Beliau juga memotivasi daerah-daerah yang belum mencapai target untuk mempercepat pencapaian UHC.

“Dukung optimalisasi pelaksanaan program JKN-KIS dengan menghadirkan layanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan merata bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.

Penjabat Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, menekankan bahwa kesehatan merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Malang, per 1 Agustus 2024, capaian UHC Kota Malang mencapai 107,5%, meningkat dari 107,01% pada 1 Desember 2023 dan 106,5% pada 1 Desember 2022. Selain itu, 95,85% warga Malang, atau sekitar 844.252 orang, merupakan peserta aktif JKN.

Pemkot Malang juga memperkuat komitmennya dengan kebijakan anggaran untuk kepesertaan JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sekitar 40% peserta JKN di Kota Malang dibiayai oleh APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp171.328.184.517,00 per 1 Agustus 2024.

Untuk meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan, Pemkot Malang meluncurkan aplikasi E-JKN Cekat. Aplikasi ini memungkinkan warga Kota Malang mengajukan dan menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan dengan cepat, efektif, akurat, dan terpadu.

Kota Malang didukung oleh fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk RSUD Terakreditasi Paripurna, 16 puskesmas, 33 puskesmas pembantu, satu labkesda, rumah sakit swasta, klinik, dan dokter praktik mandiri. Sumber daya manusia kesehatan di Kota Malang berjumlah 11.816 orang yang terdiri dari dokter, dokter spesialis, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.

Meskipun telah meraih prestasi yang membanggakan, Pemkot Malang tetap menyadari bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan sistem kesehatan yang ideal. Ke depan, Pemkot Malang akan terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan, memperkuat sistem rujukan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi kesehatan.

Sumber: Pemkot Malang