Koalisi Rakyat Bersatu Tuntut Tiga Poin Ini Di Pilkada Kota Malang
Kota Malang, Inimalangraya.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bersatu Selamatkan Demokrasi menggelar aksi demonstrasi, di dua tempat sekaligus di Kota Malang, Jumat (22/11/2024).
Mereka usung poster ‘Tolak Politik Uang, Tuntut Aparat Netral’ jelang gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Malang.
Keinginan mereka yang tertuang lewat poster itu terkait ragam informasi di tengah warga yang indikasikan ketidaknetralan dari para Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepolisian atau Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Selain tuntut netralitas, mereka juga serukan Tolak Politik Uang yang saat ini masif terjadi di wilayah Kota Malang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang.
Pasca orasi di depan Kantor Bawaslu, kemudian mereka bertolak ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang yang berada di Jalan Bantaran nomor 6 itu.
Koordinator lapangan Rolis Barson Sembiring sampaikan dalam orasinya dimana ada tiga poin penting yang mereka suarakan.
Mereka tolak politik uang dan politik sembako serta netralitas dari aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah TNI/Polri.
“Tuntutan kami, banyak temuan yang ada di Kota Malang dimana temuan tersebut indikasikan tiga poin itu. Entah itu itu politik uang, lalu pembagian sembako supaya pilih paslon tertentu, serta ketidaknetralan aparat,” katanya, ketika dikonfirmasi wartawan saat aksi, Jumat (22/11/2024).
Rolis katakan bahwa fakta tersebut membuat pihaknya prihatin.
Pasalnya, hal-hal tersebut cederai proses demokrasi, tidak hanya di Kota Malang tetapi juga di Indonesia.
Karena itulah ia meminta penyelenggara pilkada Kota Malang untuk jalankan tugas serta fungsi secara lebih baik.
“Sebagai unsur mahasiswa yang tengah belajar serta hidup di Kota Malang, kami prihatin jika Pilkada terselenggara seperti ini. Karena itu kami inginkan terselenggaranya kontestasi politik netral. Harapan kami adalah Kota Malang yang berkemajuan,” tegas dia.
Terlebih, lanjut Rolis, Bawaslu Kota Malang belum lama ini menerima aduan terkait dugaan politik uang yang dilakukan oleh salah satu Paslon peserta Pilkada, dan unsur mahasiswa meminta Bawaslu agar tegas dalam menangani aduan tersebut.
“Bawaslu adalah pengawas yang pastinya serap aspirasi kami dalam laksanakan pengawalan secara teknis. Jika katakan banyak atau tidaknya Bawaslu tangani temuan itu bias. Namun saat ini kami tuntut Bawaslu dapat segera eksekusi temuan tersebut,” lanjutnya.
Proses Penanganan Tengah Berlangsung
Pada kesempatan tersebut Kooordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy katakan Bawaslu Kota Malang masih jalankan proses penanganan hingga saat ini sesuai regulasi yang berlaku.
“Kami telah laksanakan, selama proses pilkada serentak, yang perlu dilakukan. Hal tersebut mulai penerimaan laporan berdasar dugaan pelanggaran yang terjadi selama Pilkada,” begitu ia sebut.
Hasbi tambahkan Bawaslu Kota Malang hingga saat ini telah terima 11 laporan terkait dugaan tindakan pelanggaran kampanye. Ia sebutkan juga bahwa semuanya masih proses penanganan.
“Ada 11 laporan ke kami, semuanya dalam proses penanganan. Kami harap warga dan mahasiswa turut ikut andil untuk pengawasan pada pemungutan suara,” katanya.
“Sebagai penyelenggara, kami juga tolak semua jenis politik uang serta kami tindak tegas terkait dugaan tersebut,” imbuhnya.
Terpisah, Ketua KPU Kota Malang, M Toyyib memastikan mereka akan menjalankan Pemilu yang bermartabat.
“Kami komitmen serta pegang integritas selenggarakan pilkada berdasar aturan serta regulasi yang berlaku. Kami dapat meyakinkan, bahwa kami jalankan tugas secara adil dan sesuai tugas pokok serta fungsi kami,” paparnya.
BACA JUGA
KREDIT
