Tim Pemenangan Paslon Salaf Laporkan Ketidaknetralan Kades ke Bawaslu Kabupaten Malang

Kabupaten Malang, Inimalangraya.com – Tim pemenangan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang nomor urut satu, HM Sanusi-Lathifah Sohib (Salaf) melaporkan temuan ketidaknetralan sejumlah kepala desa kepada Bawaslu Kabupaten Malang.

Ketidaknetralan ini terkait proses kampanye paslon nomor urut 2, Gunawan HS-Umar Usman (GUS) ke Badan Pengawas Pemilihan Umum(Bawaslu) Kabupaten Malang, Rabu (23/10/2024) kemarin.

Tim Hukum Paslon Salaf, Rudi Santoso mengatakan, pelaporan itu dilakukan karena berdasarkan akumulasi temuan patroli siber dan saksi di lapangan yang dirangkum. Yakni banyak kades secara vulgar mengkampanyekan paslon 2 Gunawan HS-Umar Usman dalam kegiatan terbuka.

“Akumulasi temuan ini kami laporkan dan bukti-buktinya sudah lengkap termasuk sejumlah kades yang secara vulgar terlibat kampanye dan diposting di sosial media,” ucapnya, saat dikonfirmasi, Kamis (24/10/2024).

Menurut Rudi, temuan tim Salaf tersebut membuktikan bahwa ada upaya terstruktur dan masif yang dilakukan Paslon GUS untuk memperoleh dukungan dan melanggar aturan pidana pemilu.

Termasuk upaya yang mendorong kepala-kepala desa untuk bergerak menggunakan fasilitas negara dalam rangka aktivitas politik untuk mendukung Palson GUS.

Tim Hukum Paslon Salaf Yakin Bawaslu Kabupaten Malang Bekerja Secara Profesional

Tim hukum paslon Salaf ini menilai tindakan pelanggaran pidana pemilu harus diproses oleh Gakkumdu di Bawaslu sebagai pelajaran bagi kepala desa lain agar tidak vulgar dan menabrak aturan.

“Selama ini ada upaya lempar batu sembunyi tangan, seakan-akan kami yang berbuat seperti dituduhkan. Ternyata endingnya mereka sendiri pelakunya,” tegasnya.

Sementara, Koordinator LO Paslon Salaf, Zulham Akhmad Mubarrok menjelaskan bahwa pelaporan ini adalah bentuk reaksi atas tudingan-tudingan tidak berdasar yang selalu dilemparkan paslon GUS terhadap Tim Salaf. Bahkan, sempat beredar di media massa, paslon Gus menerjunkan tim untuk memantau netralitas ASN dan Kades.

“Temuan kami justru sebaliknya, paslon sebelah sangat vulgar dan terbuka menggunakan person person yang secara aturan dilarang dilibatkan dalam kampanye,” katanya.

Baca Juga:

Mantan Pejabat Publik Diduga Rusak APK, Tim Pemenangan Salaf Laporkan ke Bawaslu

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasamgam calon.

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa yang sengaja melanggar ketentuan terancam pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 6 juta rupiah.

Dalam laporan kali ini, kata Zulham, tim membawa sejumlah alat bukti, diantaranya rekaman video yang disebar melalui aplikasi Whatsapp. Di dalamnya terdapat sejumlah kades, postingan sosial media dan sejumlah saksi yang melihat langsung kampanye oleh kepala-kepala desa.

“Semua proses kami serahkan ke Bawaslu. Kami percaya Bawaslu akan bekerja dengan profesional dan penuh integritas. Kita pasrahkan semuanya kepada kawan kita disini,” pungkasnya.