Produksi Keju Gouda Kabupaten Malang Perlu Peningkatan

Kabupaten Malang, inimalangraya.com – Kunjungan Plt. Bupati Malang, Drs. Didik Gatot Subroto, SH.MH ke UPT Pembibitan Dan Pengolahan Hasil Ternak Malang Dinas Peternakan Kabupaten Malang untuk melihat produksi keju Gouda.

UPT yang beralamat di Desa Bambang, Kecamatan Wajak ini mendapatkn kunjungan istimewa dari Didik Gatot Subroto pada  Selasa (5/11/2024) siang yang ingin melihat secara langsung ruang produksi pembuatan keju Gouda.

“Produksi keju di UPT ini se Indonesia hanya milik kita. Dan sudah berproduksi cukup lama. Jumlah produksinya naik turun karena keberadaan bahan baku dari sapi yang di UPT ini makin menyusut jumlahnya,” katanya saat dikonfirmasi awak media.

Ia katakan bahwa harus ada evaluasi letak kesalahannya.

“Langkah-langkah ke depan apa yang harus terseselsaikan? Maka supaya Dinas Peternakan ini tercatat menjadi dinas penghasil, unit ini tidak boleh selalu merugi setiap tahunnya,” lanjut Plt. Bupati Malang ini.

Kandang milik UPT tersebut memiliki 38 ekor sapi dimana harapan mendatang adalah peningkatan produktivitas UPT.

Tentu harapan mendatang adalah peningkatan produksi keju murni jenis Gouda yang memiliki harga Rp 180 ribu per kilogram.

Lebih lanjut, Didik Gatot Subroto berharap  jajaran UPT dan Dinas Peternakan dapat melakukan peningkatan inovasi.

Caranya dengan meningkatkan kinerja serta mencari solusi.

“Kapasitas kandang UPT sebenarnya layak namun isinya kosong. Keberadaan sapinya tercatat tidak semuanya dapat diperah,” katanya.

Berdasar laporan yang ia terima, produksi susu perah dapat menghasilkan 8 sampai 10 liter per hari, per ekornya.

“Perlu ada evaluasi apa penyebabnya. Apakah sapinya sudah tua? Atau ada faktor lainnya?” katanya.

Ia harapkan ada alternatif, seperti penambahan jumlah sapi sebagai bahan baku utama atau ada kerjasama dengan pihak lainnya.

“Agar unit pengelola dan produksi keju Gouda di Kabupaten Malang ini bisa maksimal karena produknya sudah bagus,” katanya.

Ia katakan alternatif lain adalah pengubahan unit ini menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Dengan demikian pengorganisasiannya mudah. Apabila nantinya berganti BLUD, tentu setelah dapat persetujuan DPRD Kabupaten Malang,” pungkasnya.