Bawa Bantuan Untuk Korban Banjir, Bupati Malang Akan Kucurkan Rp 20 Miliar

Kabupaten Malang, inimalangraya.com – Pasca kunjungan ke beberapa titik bencana secara bersamaan, H.M. Sanusi, Bupati Malang, bawa bantuan saat kunjungi warga korban bencana banjir.

Penyaluran dan pemberian bantuan tersebut dilakukan bersama jajaran Forkopimda, dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Baznas, bahkan beberapa perwakilan Forum Komunikasi Warga Tionghoa Malang Raya Kelenteng Eng An Kiong Malang, lalu 3 kecamatan di Malang Selatan, yaitu Kecamatan Kalipare, Bantur dan Sumbermanjing Wetan (Sumawe).

Dipilihnya tiga Kecamatan tersebut, karena di tiga daerah itu ada beberapa rumah warga yang terdampak bencana alam banjir dan tanah longsor.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang,di Kecamatan Kalipare ada tiga rumah yang tergenang banjir, ketiga rumah itu berada di Dusun Kranjan, Desa Tumpakrejo, Kecamatan setempat.

Peninjauan dan Penyerahan Bantuan oleh Bupati Malang

HM Sanusi tinjau dan serahkan bantuan di musala atau posko BPBD Sendangbiru dan simbolis penyerahan bantuan di Balai Desa Sitiarjo setelah kunjungan wilayah Kecamatan Kalipare.

Terakhir, Sanusi juga tinjau wilayah Kecamatan Bantur dengan penyerahan bantuan secara simbolis untuk warga terdampak.

Di kesempatan itu, Bupati Malang HM Sanusi mengatakan, akibat bencana banjir dan tanah longsor tersebut, sedikitnya ada 12 jembatan dan beberapa fasilitas umum, bahkan rumah warga yang mengalami kerusakan.

“Banyak jembatan rusak, ada sekitar 12 jembatan. Butuh dana Rp 20 miliar untuk perbaikan jembatan itu. Nanti akan masuk anggaran 2025 Karena harus melalui perencanaan. Dana BTT tidak bisa digunakan untuk ini harus melalui Bina Marga,” ucapnya, saat ditemui awak media disela-sela kegiatan Peninjauan dan pemberian bantuan, Selasa (3/12/2024) malam.

Baca Juga:

Lanjut Kunjungan, Sanusi Pastikan Warga Banjir Kabupaten Malang Aman dan Sehat

Menurut Sanusi, besarnya anggaran untuk memperbaiki jembatan rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor itu, dibutuhkan kesepakatan DPRD dalam merealisasikan perbaikan tersebut, karena karena APBD di tahun 2025 telah disahkan.

“Kebutuhan untuk jalan saja estimasi Rp 20 miliar. Jadinya nanti akan ada pergeseran dana bagi Dinas Bina Marga Rp 20 miliar. Namun APBD telah didok (disahkan). Jadi harus ada pergeseran di APBD ini ke Bina Marga. Supaya di 2025 segera ditangani, kalau tidak menunggu 2026,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Bupati Malang ini, dirinya berharap DPRD Kabupaten Malang harus menyetujui pergeseran anggaran tersebut untuk bantuan pengerjaan jembatan rusak karena banjir bandang.

Pasalnya keberadaan jembatan-jembatan tersebut sangat penting bagi masyarakat.

“Jika tak dapat persetujuan dewan, maka saya tidak bisa apa-apa. Sebelum PAK, wajib ada pergeseran persetujuan dewan karena bersifat darurat. Jika dewan setujui pergeseran, Februari (2025) dapat dikerjakan beberapa jembatan yang putus tadi,” terangnya.

Sebab, tambah Sanusi, anggaran bencana tidak bisa meng-cover perbaikan jembatan. Karena hanya ada sekitar Rp 5 miliar, yang nantiyakan digunakan untuk bantuan stimulan

“Anggaran bencana hanya Rp 5 miliar. Jadi tak cukup untuk perbaikan jembatan. Cukup untuk stimulan saja, yaitu kebutuhan ringan seperti makan,” paparnyaa.

Terpisah, Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma mengatakan, dari 12 jembatan yang rusak tersebut, hanya 4 jembatan yang kategori rusak berat.

Sisanya hanya perbaikan pada Duiker jembatan.

“Berdasarkan hasil asesmen yang baru selesai kemarin, total ada 12 jembatan yang terdampak. 4 diantarnya rusak berat.  Lainnya hanya diperlukan perbaikan, yang rusak kebanyakan itu dibagian Duiker jembatan,” tegasnya.

“Sehingga anggaran perbaikan total 12 jembatan itu sekira Rp 20 miliar,” imbuhnya.