Polri Ajak Masyarakat Laporkan Penyelewengan PON XXI

Jakarta, inimalangraya.com,- Dugaan penyelewengan dalam penyelenggaraan PON XXI sedang diselidiki secara mendalam oleh tim gabungan yang melibatkan Polri, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Fokus penyelidikan saat ini adalah pada laporan mengenai ketidaksesuaian anggaran dan kondisi infrastruktur pertandingan yang dinilai belum memadai.

Kombes Erdi Chaniago, Kabag Penum Divhumas Polri, membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melaporkan segala bentuk dugaan penyelewengan dana PON XXI, jika mereka mengetahuinya.

Penyelidikan terhadap penyelenggaraan PON dilatarbelakangi oleh sejumlah laporan mengenai ketidaksesuaian fasilitas dengan standar yang telah ditetapkan. Kemenpora, sebagai lembaga yang bertanggung jawab, telah menyampaikan laporan tersebut kepada pihak kepolisian.

Baca Juga:

Rangkaian Penutupan PON XXI: Atraksi Budaya dan Kembang Api

“Diawali ada keluhan-keluhan terkait fasilitas kegiatan tersebut. Kemudian dari itu semua, ada penyampaian dari Kemenpora kepada Polri, menyangkut keluhan-keluhan masyarakat. Baik itu penyelenggara, maupun para atlet mengenai masalah fasilitas-fasilitas yang belum memadai,” jelas Erdi.

Satgas Pendampingan untuk Penyelidikan

Proses penyelidikan dugaan penyelewengan dana PON XXI terus berjalan. Polri telah membentuk satuan tugas yang terdiri dari personel Bareskrim dan Polda Aceh serta Sumut.

Tim ini saat ini sedang mengumpulkan data dan bukti-bukti di lapangan, namun hasil akhir dari penyelidikan ini masih belum dapat dipastikan.

Kombes Erdi Chaniago berharap bahwa dalam kegiatan pendampingan ini, satgas dapat menemukan titik terang untuk menjelaskan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, pemain, atlet, dan penyelenggara terkait penyelenggaraan PON saat ini.

Polri berharap partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan penyelewengan akan mempercepat proses investigasi. Sehingga penyelenggaraan PON XXI dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Sumber: Humas Polri