MALANG, inimalangraya.com,– DPRD Kota Malang menggelar Rapat Paripurna, Selasa (6/8), untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2024. Enam fraksi menyampaikan pandangan umum, dengan sorotan khusus pada dampak Pilkada Serentak terhadap target pertumbuhan ekonomi kota.
Hadir dalam sidang ini Pelaksana Jabatan Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso, serta seluruh jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
Fraksi PDIP, melalui Iwan Mahendra, menyoroti pentingnya desain pembangunan makroekonomi Kota Malang dalam menghadapi tahun politik.
“Kami ingin tahu bagaimana pemerintah kota memetakan target pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran di tengah risiko politik dan Pilkada,” ujar Iwan. Fraksi berlambang banteng moncong putih ini juga menyampaikan 21 catatan terkait APBD Perubahan 2024.
“Satu di antaranya adalah bagaimana desain pembangunan makroekonomi Kota Malang. Terutama target pertumbuhan ekonomi, target inflasi, target penurunan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka di tengah risiko politik dan Pilkada Serentak,” jelas Iwan.
Baca Juga: Rumah Lionel Messi Dirusak, Presiden Argentina Angkat Bicara
Fraksi PKB, melalui Abdul Wahid, mengapresiasi proses penyusunan Perubahan APBD 2024. Namun, partai besutan Gus Dur ini memberikan enam catatan penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kota.
“Ini merupakan bagian dari proses tahapan penyusunan Perubahan APBD 2024,” terang Wahid. Perubahan APBD tahun 2024 merupakan langkah konstitusional yang sangat penting dalam merancang program pembangunan dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat tahun 2024.
Menanggapi pandangan fraksi, Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, menyatakan bahwa pemerintah kota telah membahas secara mendalam seluruh masukan yang disampaikan.
“Besok kami akan memberikan jawaban yang komprehensif terkait pengurangan anggaran, target yang ingin dicapai, dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Wahyu.
Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat
Fraksi-fraksi DPRD Kota Malang juga menyoroti pentingnya mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Salah satu isu yang menarik perhatian dalam rapat paripurna ini adalah dampak Pilkada Serentak terhadap APBD. Beberapa fraksi mempertanyakan alokasi anggaran untuk kegiatan terkait Pilkada dan pengaruhnya terhadap program pembangunan lainnya.
Dengan adanya masukan dari berbagai fraksi, diharapkan Perubahan APBD 2024 dapat lebih efektif. Sehingga hal ini dapat terus mendukung pembangunan Kota Malang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sumber: Pemkot Malang
Comment