Alami Penurunan, DPD Apersi Jatim Minta Kementerian PUPR Tambah Kuota FLPP

Kota Malang, IniMalangraya.com – Tingginya permintaan masyarakat terhadap rumah murah, membuat Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jawa Timur meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tambah kuota program rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Lantaran, di tahun 2024 kuota FLPP mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Di tahun 2023 kuota sebanyak 229 ribu unit  dan tahun 2024 ini menjadi 166 ribu unit rumah.

Ketua Ketua DPD Apersi Jawa Timur, H. Makhrus Sholeh katakan penurunan tersebut jelas mempengaruhi usaha para pengembang.

Hal ini karena selama ini pengembang di Indonesia turut dukung program pemerintah untuk menyediakan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Tentu saja program FLPP memberikan dampak yang cukup besar, dengan berkurangnya kuota FLPP sangat berpengaruh secara signifikan, terlebih saat ini realisasi penyaluran FLPP bergerak lebih cepat, untuk itu kami berharap ada penambahan kuota,” ucapnya, saat dikonfirmasi, Rabu (30/7/2024).

Dampak Berkurangnya Kuota FLPP

Pria yang juga sebagai Owner Turen Indah Group ini menjelaskan, berkurangnya kuota FLPP ini juga berdampak pada masyarakat.

Dampak tersebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin menggunakan program FLPP akan tertunda dalam memiliki rumah pertama mereka.

“Itu sangat berdampak, pembeli rumah FLPP yang mana masyarakat MBR harus tertunda untuk mendapatkan rumah padahal mereka adalah rumah pertama yang sangat di butuhkan,” jelasnya.

Menurut Makhrus, selain berdampak pada niat pembelian rumah, juga berdampak pada cash flow pengembang perumahan.

“Kalau untuk pengembang, berdampak pada cashflownya karena tidak dapat uang segera akibat realisasi KPR yang terganggu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Makhrus menegaskan, selain berdampak pada pembeli dan pengembang, juga berdampak pada para suplaier material yang digunakan pengembangan dalam melakukan pembangunan rumah FLPP.

“Banyak yang terdampak, bahkan para suplayer yang jumlahnya sekitar 150 industri pendukung dan tukang ikut terdampak,” tegasnya.

Sebagai informasi, kuota FLPP 2024 yang digulirkan pemerintah sebanyak 166.000 unit, turun bila dibandingkan dengan tahun 2023 mencapai 229.000 unit.

Saat ini, serapannya dilaporkan mencapai 22.000 unit per bulan.

Oleh karena itu, bila pemerintah tak segera menginjeksi tambahan kuota FLPP, dikhawatirkan posisinya akan habis pada September 2024.